Rotasi Asia ID – Kabar mengejutkan tentang penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang ternyata tidak tepat sasaran diungkap Tri Rismaharini. Menteri Sosial (Mensos) menyebut para penerima bansos kebanyakan keluarga lurah atau kepala desa.
Hal ini, kata Risma, sengaja ia ungkap lantaran dirinya mengaku telah banyak menerima protes dan komplain dari berbagai elemen masyarakat yang ditujukan kepadanya. Protes tersebut karena bantuan sosial dari pemerintah tidak pernah tepat sasaran.
Menanggapi tentang banyak keluarga kepala desa, hingga lurah yang menerima PKH, Risma mengatakan bahwa itu dikarenakan hingga saat ini data penerima bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda). Risma pun menyatakan akan melakukan perbaikan pendataan ulang, sehingga nantinya para penerima bantuan sosial akan lebih mudah terdeteksi dan lebih transparan.
Baca Juga: Warga yang Nekat Mudik saat Pandemi akan Dikarantina di Rumah Hantu
“UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” katanya dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengutip Detik.com, Selasa (15/6/2021).
Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma menyebut saat ini progresnya sudah mencapai 90%. Diharapkan pemutakhiran data ini nantinya akan lebih mengutamakan para penerima bansos sesuai target.
Pemetaan data-data penerima bantuan sosial pun akan dibenahi ulang dan kedepannya Kementerian Sosia lebih mengutamakan anggota keluarga yang terdapat disabilitas untuk mendapatkan bantuan terlebih dahulu.
“Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” tuturnya.
Baca Juga: Payudara Disetrika Sampai Rata Demi Menghindari Birahi Lelaki
Risma menyebut nantinya data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja. Tak hanya itu, Mensos juga berencana nantinya data-data para penerima bansos akan dibuka secara transparan dan dapat dilihat oleh siapapun di seluruh Indonesia.
“Oleh karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” tandasnya. (*)
