Rotasi Asia ID – Pandemi Covid-19 telah melanda negeri ini setahun lebih. Namun masih ada saja yang hingga kini tak mematuhi protokol kesehatan. Malah dugaan tak patuhi protokol kesehatan kini ditujukan kepada Walikota Blitar.
Berbagai upaya dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa aturan juga dipersiapkan demi mengurangi dampak berkepanjangan pandemi tersebut. Aturan wajib pakai masker hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bahkan sudah diberlakukan di banyak daerah.
Adanya aturan tersebut pada dasarnya harus dipatuhi oleh siapa saja, baik masyarakat, aparat sipil, hingga aparat pemerintahan. Namun, jika pemerintah saja tidak mematuhi aturan yang dibuatnya, wajar jika banyak orang melakukan protes. Selain melanggar aturan, perilaku seperti ini malah menyebarkan virus dengan cepat.
Namun, hal ini malah terjadi di Kota Blitar. Awalnya, muncul sebuah video dimana aparat pemerintah berkerumun dan tidak menggunakan masker. Video tersebut akhirnya viral dan mendapat hujatan dari warganet. Bahkan, beberapa mahasiswa di Kota Blitar melakukan protes di depan gedung DPRD Kota Blitar.
Berkerumun dan Tidak Pakai Masker
Protes yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa tersebut adalah untuk menanggapi viralnya sebuah video berdurasi 4,28 menit. Dalam video tersebut, terlihat beberapa orang yang diduga sebagai Walikota Blitar serta seorang Satgas Covid-19. Video tersebut memperlihatkan orang-orang tersebut sedang bernyanyi bersama, namun tidak menggunakan masker.
Walikota sendiri bernyanyi di atas panggung tanpa memakai masker. Parahnya lagi, dibelakang walikota terdapat 3 biduan yang juga tidak menggunakan masker. Bahkan, seorang petugas Satgas Covid-19 malah menyawer biduan tersebut. Tindakan ini jelas tidak mencerminkan aparat pemerintah serta tidak memberikan contoh baik kepada warganya.
Kejadian ini sendiri sekarang sudah masuk dalam tahap investigasi. Pihak kepolisian sudah menemukan 2 alat bukti berupa percakapan grup relawan serta video yang viral tersebut. Namun, polisi masih belum memanggil Walikota Blitar untuk pemeriksaan. Polisi beralasan masih akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu.
Mendapat Protes dari Mahasiswa di Depan Gedung DPRD
Video yang viral tersebut akhirnya memantik rasa tidak puas dengan pemerintah kota. Bahkan protes dilakukan di depan gedung DPRD Kota Blitar demi menuntut permintaan maaf. Mahasiswa yang turun ke jalan tersebut berharap bahwa pemerintah memberikan contoh. Salah satunya adalah dengan mengakui kesalahan dan meminta maaf.
Aksi ini bahkan masih terjadi hingga Jum’at (12/3/2021) siang. Beberapa kritik disampaikan baik melalui poster dan suara. Bahkan mahasiswa yang protes juga memberikan perbandingan apa yang mereka alami. Jika masyarakat melanggar, hukuman akan dijatuhkan secara langsung. Berbeda dengan aparat pemerintahan yang lamban dalam proses hukumnya.
“sebuah ironi, ketika di tengah kedisiplinan itu, Ketua Satgas Covid-19 justru kedapatan tidak memakai masker pada sebuah acara yang melibatkan banyak orang. Untuk itu, kami dukung penegakan disiplin protokol kesehatan jika itu cara untuk segera mengakhiri pandemi ini,” pesan yang disampaikan saat orasi.
Belum Mendapat Tanggapan dari Pemerintah
Hingga protes selesai dilakukan, belum ada tanggapan dari pemerintah untuk menyikapi hal tersebut. Bahkan, mahasiswa yang protes di depan gedung DPRD tidak mendapat jawaban pasti. Tidak ada perwakilan yang mau menemui para mahasiswa. Hal ini cukup membuat para mahasiswa kecewa dengan tingkah laku pemerintah.
Kabarnya, semua anggota dewan sedang menjalai vaksinasi tahap kedua di RSUD Mardi Waluyo untuk mencegah penyebaran virus. Namun sayangnya, jawaban ini tidak membuat puas para mahasiswa karena dianggap sebagai pencitraan semata. Tuntutan para mahasiswa adalah meminta Walikota Blitar meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka.
Baca Juga: Stop! Jika Melihat Hewan Ini di Rumah, Jangan Dibunuh, Ini Alasannya…
Tindakan yang melanggar protokol kesehatan seperti ini jelas mencerminkan masih tebang pilih terhadap para pelanggar. Ini juga mencerminkan bagaimana kekuasaan mampu mengalahkan aturan yang telah disepakai. Apalagi aturan tersebut adalah cara untuk menghentikan dampak pandemi supaya cepat selesai. [bgze]
