Topsumutpress.com – Menjelang Pemilu, semua pihak harus waspada terhadap gangguan yang bisa memicu konflik. Termasuk dalam menyikapi hal-hal yang bersifat provokatif dan hoaks yang dapat memecah persatuan dan kesatuan, memecah kerukunan dan persaudaraan.
“Jangan hanya karena berbeda pilihan, sesama tetangga tidak ada lagi keakuran dan keakraban. Hanya karena perbedaan calon yang diusung, tidak ada lagi saling sapa,” demikian dikatakan Walikota Pematangsiantar H Hefriansyah SE MM dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Tim Terpadu untuk Penanganan Konflik Sosial di Kota Pematangsiantar, yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, di Ruang Serba Guna kantor Bappeda Pematangsiantar, Jumat (22/3).
“Ini merupakan tanggungjawab bersama dalam rangka mempertahankan citra wilayah Kota Pematangsiantar sebagai daerah paling toleran di Indonesia dengan sebutan Siantar The Most Tolerance City atau Kota Toleransi,” sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hefriansyah berharap kepada semua peserta yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah agar ada upaya-upaya di tingkat grass root, untuk mencegah agar tidak terjadi perpecahan dan konflik.
“Mari semua warga Kota Pematangsiantar bersama-sama menjaga kerukunan dan mengantisipasi hal-hal yang mengakibatkan perpecahan. Salah satu upaya penting meminimalisir konflik adalah pendidikan karakter.
Seperti diketahui bersama, efek kemajuan teknologi tidak dapat kita bendung, ada efek samping dengan meningkatnya kenakalan remaja, di mana remaja adalah aset penerus bangsa,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Pardamean Silaen melaporkan, rapat tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi keterpaduan dan sinergitas antar unsur aparatur pemerintah di Kota Pematangsiantar. Juga menyatukan sinergisitas panduan antara unsur pemerintahan daerah dan instansi vertikal dalam penanganan konflik sosial.
Pardamean lebih lanjut mengatakan, keberadaan tim terpadu ini untuk melakukan langkah-langkah deteksi dini pencegahan penanganan konflik sosial secara komprehensip, integratif, dan efektif serta efisien, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. (*)
